DAERAH

Pemerdayaan Masyarakat Desa & Pengembangan unit Usah, Tunjang Kemandirian Desa

JAKARTA – Mewujudkan Desa Mandiri bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Membangun Indonesia dari pinggiran, sebagai program Nawacita ke 3 tentu menjadi dambaan.

Namun, menurut salah satu Staf Presiden Ariani Djalal, tentunya dalam merealisasikan impian tersebut, memerlukan keterampilan dalam mendudukan posisi desa. Karena desa kini mempunyai kewenangan dalam mengelola aset, potensi, dan kekuatan yang dimilikinya sesuai mandat Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 yang mana Negara memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi keberadaan desa.

“Kewenangan lokal berskala desa mencakup empat bidang. Yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” ucap Ariani Djalal, Kamis (17/10/2019) di kantornya.

Potensi desa, Ariani menegaskan, tidak melulu pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia berikut norma dan nilai sosial yang ada di desa. Untuk itu, dia pun berupaya turun langsung ke desa. Sementara ini, ada tiga desa di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat yang dijadikan percontohan.

“Syukur Alhamdullilah, setelah dilakukan pendekatan dan pendampingan 3 desa sepakat membuat Peraturan Bersama untuk didirikannya Bumadesma Prakarsa Galuh, yang akan menjadi cikal bakal dan jalan kemandirian desa. Hal ini merupakan satu model pendekatan apresiatif yang menggali aset, potensi, dan kekuatan untuk pembangunan yang terintegrasi dalam satu kawasan; pemerintah desa dan pemerintah kabupaten bekerja sebagai mitra yang produktif,” katanya.

Pembangunan di 3 kawasan di 3 desa yang dimaksud yaitu Desa Cirangkong, Desa Bantarsari Kecamatan Cijambe dan Desa Cirangkong Kecamatan Cisalak. Di sana dibentuk satu unit usaha yang menyatukan 3 desa dalam satu kawasan Desa Digital.

“Saat ini, Bumadesma Prakarsa Galuh sudah melakukan MoU dengan BAKTI Kominfo dan Icon+. Kita akan tindaklanjuti, dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang saling memberikan keuntungan sebagai badan usaha milik pemerintah,” sebutnya.

Ariani Djalal sebagai Staf Presiden yang hendak paripurna itu, menekankan satu hal yang terpenting dan menjadi konsern, dengan adanya akses internet di desa-desa yang “blankspot” agar terbukanya informasi di era kesejagadan. Terlebih lagi sistem pendidikan online yang PPDB sejak mulai Sekolah Dasar, sementara jumlah Sekolah Dasar di desa-desa lebih banyak dari pada tingkat atasnya.

“Saya berharap, role model yang mengintegrasi unit usaha pemerintah desa dan pusat dapat diadopsi oleh kabinet periode ke dua terutama di Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kominfo,” harapnya.

Role model ini, Ariani melanjutkan, juga demi pembangunan sumber daya manusia yang menjadi konsern Presiden Jokowi di periode ke 2. Dengan adanya internet masuk desa ini, selain mendukung keberlangsungan pendidikan juga menunjang era ekonomi digital.
“Kunci kesuksesan kemandirian desa diawali dengan pemberdayaan masyarakat desa yang kemudian dikembangkan dalam unit usaha demi keberlangsungan pemberdayaan itu sendiri,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wartasubang.com adalah media online yang menyajikan berita peristiwa, politik dan hal unik yang terjadi di Kabupaten Subang dan sekitarnya

Untuk informasi lebih lanjut hubungi redaksi

Copyright © 2018 Wartasubang.com - Portal Berita Subang No 1

To Top